Dewan HAM PBB dukung sikap Rasial Israel

Dewan Hak Asasi Manusia PBB memang hanyalah "macan ompong" dalam upayanya mencegah tindakan rasialisme dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dewan tersebut menghapus dua point penting dalam draft deklarasi yang rencananya akan dideklarasikan pada Konferensi Anti-Rasisme yang akan berlangsung di Jenewa bulan April mendatang.
Dua point penting yang dihapus dari deklarasi tersebut adalah poin yang isinya mengecam kebijakan rasial Israel dan point tentang "pelecehan dan fitnah terhadap agama". Sehingga draft deklarasi hanya memuat hal-hal yang berkaitan dengan stereotipe negatif terhadap agama-agama.

"Saya yakin teks deklarasi yang lebih pendek ini bisa menjadi dasar yang solid dan penting dalam negosiasi yang akan dilakukan oleh seluruh negara anggota Dewan HAM PBB, untuk mencapai hasil konferensi yang positif," kata Doune Porter, juru bicara kantor pusat Dewan HAM PBB yang berlokasi di Jenewa.
Tidak jelas apa alasan Dewan HAM PBB menghapus point yang mengkritik kebijakan rasial Israel dan point tentang pelecehan dan fitnah terhadap agama. Tapi AS dan 27 negara anggota Uni Eropa menyatakan akan memboikot Konferensi Durban II yang akan digelar tanggal 20-25 April mendatang, jika konferensi itu mengkritik kekejaman Israel terhadap Palestina dan jika negara-negara Islam menuntut agar kebebasan berbicara yang isinya mengkritik Islam dibatasi.
Selain AS dan Uni Eropa, Kanada dan tentu saja Israel sudah menyatakan memboikot konferensi tersebut.
Konferensi Anti-Rasialisme yang akan berlangsung di Jenewa bulan depan, adalah lanjutan dari konferensi Durban, Afrika Selatan pada tahun 2001. Konferensi ini akan mengkaji kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam upaya melawan tindakan rasialisme di seluruh dunia.
Tapi, Dewan HAM PBB yang mengkordinir konferensi ini, ternyata masih belum mampu bersikap tegas atas kebijakan rasialisme Israel terhadap rakyat Palestina dan kecenderungan negara-negara Barat yang kerap melecehkan Islam dan Muslim.
Sejak awal PBB memang menjadi pendukung penjajahan Israel atas Palestina dan menjadi perpanjangan tangan negara Barat dalam menjajah negeri-negeri kaum Muslimin. Setelah Pada tanggal 2 November 1917, pemerintahan Inggris menyetujui pendirian negara Israel di tanah Palestina lewat deklarasi Balfour dimana deklarasi ini sekaligus mengawali pemerintahan militer di tanah Palestina dengan Jendral Allenby yang ditugaskan UK untuk melindungi eksodus penjajah yahudi ke tanah Palestina, Pada Desember 1922, Liga Bangsa Bangsa (League of Nations) yaitu cikal bakal PBB (United Nations), memberikan landasan yudisial yang lebih kuat bagi UK dengan memberikan mandat pengaturan wilayah Palestina, setelah itu, eksodus kaum Yahudi pun meningkat pesat, sedikitnya 1,3 juta kaum yahudi bermigrasi dari seluruh dunia ke tanah palestina, sejak saat itu, kaum muslimi di Palestina diusir dan dibunuh tanpa ada pembelaan dari siapapun.
Hal ini semakin membuktikan bahwa kemustahilan umat Islam bahkan dunia berharap kepada PBB. Satu-satunya harapan hanyalah tegaknya Khilafah yang akan memelihara kemuliaan Islam dan umat manusia. (erm/felix/pro-syariah)