Negara Palestina Kian Sulit Terwujud, Hanya Khilafah Harapan Satu-satunya

Upaya mewujudkan negara Palestina yang merdeka kian terasa sulit. Seiring terjadinya perbedaan tajam di antara pemimpin Partai Likud, Benjamin Netanyahu, yang diberi mandat Presiden Shimon Peres membentuk pemerintahan dengan Menlu dan pemimpin Partai Kadima, Tzipi Livni.
Netanyahu yang dikenal garis keras tak menginginkan terwujudnya negara Palestina merdeka seperti yang selama ini diupayakan. Termasuk dalam konsep solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Apalagi ia kelak menjadi perdana menteri baru Israel. Ini berbeda dengan Livni yang mendorong adanya solusi dua negara.

''Ada kesepahaman pada isu Iran, Hizbullah, dan Hamas namun ada jurang perbedaan yang dalam antara Kadima dan Likud soal dua negara untuk dua rakyat, Israel dan Palestina. Ini tak bisa dipecahkan,'' kata Silvan Shalom, seorang legislator senior dari Likud dan mantan menlu Israel, kepada Army Radio, Kamis (26/2).
Netanyahu, ungkap Shalom, ingin menggeser fokus pembicaraan damai dengan Palestina yang disponsori AS, yaitu dari isu mengenai penetapan batas-batas wilayah bagi terwujudnya dua negara ke isu peningkatan perekonomian Palestina. Dalam pembicaraan dengan utusan AS untuk Timur Tengah, George Mitchell, ia tak menyinggung solusi dua negara.
Menurut Shalom, Netanyahu memang berbicara tentang pemerintahan sendiri Palestina namun hanya dalam kerangka umum daripada pembentukan sebuah negara Palestina yang merdeka. Ia mengatakan bahwa pemerintahan tersebut harus memiliki kekuatan kedaulatan yang terbatas dan perlu dilakukan demiliterisasi terhadap pemerintahan tersebut.
Netanyahu tak membuat komitmen untuk mewujudkan perdamaian bagi Palestina. Perdana Menteri Palestina, Salam Fayyad, yang bertemu Mitchell, Jumat (27/2), mengatakan pihaknya tak akan bisa melakukan pembicaraan damai dengan Israel jika pemerintahan Netanyahu tak menyatakan sikapnya dengan jujur dan jelas soal solusi dua negara.
Livni sendiri telah menyatakan bahwa ia tak akan bergabung dengan pemerintahan yang tak berkomitmen dengan jelas terhadap kesepakatan damai di mana sebuah negara Palestina bisa terwujud. Ia menginginkan adanya kemungkinan terwujudnya negara Palestian dan keamanan bagi Israel.

Netanyahu sendiri melakukan pertemuan dengan Livni Jumat. Namun nampaknya kedua belah pihak masih pada posisinya. ''Sayangnya, jawaban yang kami terima dari para pemimpin Kadima adalah tak ada lagi kesempatan untuk mengubah sikap Livni. Nampaknya, Netanyahu akan mendapatkan jawaban 'tidak','' ujar Shalom.

Hanya Khilafah Harapan Satu-satunya
Israel telah merampas tanah kaum muslimin di Palestina sejak kaum Zionis Yahudi yang dimotori oleh keluarga bankir Rothchilds dan pion mereka Theodore Hertzl, yang memang sejak awal berniat mendirikan negara untuk menampung kaum yahudi yang ditolak di berbagai tempat di dunia, dan tanah Palestina yang mereka anggap sebagai tanah terjanji sejak awal telah mereka incar. Pada tanggal 2 November 1917, pemerintahan Inggris menyetujui pendirian negara israel di tanah palestina lewat deklarasi Balfour. Deklarasi ini sekaligus mengawali pemerintahan militer di tanah Palestina dengan Jendral Allenby yang ditugaskan UK untuk melindungi eksodus penjajah yahudi ke tanah Palestina.
Tak lama setelah itu, pada Desember 1922, Liga Bangsa Bangsa (League of Nations) yaitu cikal bakal PBB (United Nations), kemudian memberikan landasan yudisial yang lebih kuat bagi UK dengan memberikan mandat pengaturan wilayah Palestina, setelah itu, eksodus kaum yahudi pun meningkat pesat, sedikitnya 1,3 juta kaum yahudi bermigrasi dari seluruh dunia ke tanah palestina, sejak saat itu, kaum muslimin di Palestina diusir dan dibunuh tanpa ada pembelaan dari siapapun.
Bukti sejarah bahwa Israel adalah perampas tanah Palestina dan semakin sulitnya mewujudkan negara Palestina merupakan bukti bahwa solusi total atas persoalan Palestina (dan persoalan dunia Islam lainnya) hanyalah dengan mewujudkan Negara Khilafah. Negara Khilafah inilah yang akan melindungi kaum muslimin - termasuk yang berada di Palestina - dari kebiadaban kaum kafir. Seperti yang telah dilakukan para Khalifah di masa yang lalu, termasuk Khalifah Abdul Hamid II yang menolak untuk menyerahkan tanah Palestina kepada orang-orang Yahudi dimana beliau berkata, "...aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada melihat Tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari Daulah Islamiyah..." (reuters/fer/ism/rep/pro-syariah)